Target penyerapan dua juta tenaga kerja tiap tahun yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, dijawab oleh Kemenaker RI dengan semakin memacu peningkatan mutu pekerja. Semua orang harus bisa mengakses pelatihan kerja di mana saja dan kapan saja. Karenanya, Menteri Hanif yang dikenal dekat dengan para pekerja dan kaum muda, berharap di semua daerah ada Balai Latihan Kerja (BLK) atau sejenisnya. BLK tersebut juga harus mudah diakses oleh siapa pun yang ingin meningkatkan kemampuannya. Untuk mendukung terwujudnya BLK yang berkualitas dan mudah diakses, selain memberikan sokongan pengembangan program, Kemenaker RI juga mulai mengintesifkan pengawasan dan evaluasi. Memastikan standar mutu BLK terpenuhi dan terjaga dengan baik. "BLK sekarang dan ke depan, harus kian profesional, memiliki standarnasional dan internasional. Sesuai dengan penjenjangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang memiliki jenjang 1 hingga 9," terang Menteri Hanif. Menurut Menteri Hanif, pandangan banyak orang terhadap BLK, yang selama ini terkesan kusam dan ketinggalan, harus diubah dengan perbaikan manajemen, fasilitas yang memadai dan instruktur yang handal. Sehingga ke depan, BLK dikenal sebagai lembaga profesional, mencetak tenaga-tenaga terampil, dan mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang. Karenanya, alumni BLK, selain dibekali dengan ketrampilan, juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan standar BNSP. Sehingga mereka bisa mengakses lapangan kerja dengan lebih baik. Terkait sertifikasi, Menteri Hanif bertekad, setiap kantor BLK juga membuka layanan uji kompetensi bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk sertifikasi profesi. Dengan demikian setiap tenaga kerja mendapatkan bekal yang cukup untuk bersaing di dunia kerja.Termasuk salah satunya "melawan" tenaga kerja asing yang menyasar Indonesia, atau tenaga kerja asing yang bekerja bersama tenaga kerja Indonesia dinegara lain. Saat ini lembaga uji kompetensi dan lembaga sertifikasi masih terbatas di kota-kota besar. Akibatnya, tenaga kerja yang sebetulnya memiliki kemampuan, seperti di Papua atau di NTT, ketika uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi misalnya, harus ke Jakarta atau Surabaya. Padahal mereka punya potensi masuk industri di daerah asalnya. "Sertifikasi penting sebagai pengakuan agar orang yang punya keahlian bisa masuk ke industri. Ahli nyetir mobil tapi tidak punya SIM, maka susah melamar kerja di industri sebagai driver karena keahlian tidak diakui. Untuk memperoleh pengakuan, perlu ada lembaga uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi," ujar Menteri hanif. Terkait sertifikasi, Menteri Hanif bertekad, setiap kantor BLK juga membuka layanan uji kompetensi bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk sertifikasi profesi. Dengan demikian setiap tenaga kerja mendapatkan bekal yang cukup untuk bersaing di dunia kerja.Termasuk salah satunya "melawan" tenaga kerja asing yang menyasar Indonesia, atau tenaga kerja asing yang bekerja bersama tenaga kerja Indonesia dinegara lain. Saat ini lembaga uji kompetensi dan lembaga sertifikasi masih terbatas di kota-kota besar. Akibatnya, tenaga kerja yang sebetulnya memiliki kemampuan, seperti di Papua atau di NTT, ketika uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi misalnya, harus ke Jakarta atau Surabaya. Padahal mereka punya potensi masuk industri di daerah asalnya. "Sertifikasi penting sebagai pengakuan agar orang yang punya keahlian bisa masuk ke industri. Ahli nyetir mobil tapi tidak punya SIM, maka susah melamar kerja di industri sebagai driver karena keahlian tidak diakui. Untuk memperoleh pengakuan, perlu ada lembaga uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi," ujar Menteri hanif. Source From Detik.com