JAKARTA – Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah efektif berjalan sejak 1 Januari 2016. Salah satu poin pentingnya adalah terbukanya peluang bekerja di lintas negara-negara Asia Tenggara atau anggota ASEAN. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution menilai saat ini belum ada ukuran yang tepat sebagai indikator kesiapan tenaga kerja dalam negeri menghadapi persaingan pasar ASEAN. ”Susah dijawabnya karena kita sendiri belum punya alat ukurnya. Jadi kalau ditanya berapa yang siap, susah,” jelas dia saat memberikan paparan di seminar ”Tantangan SDM Indonesia Menghadapi Persaingan Industri Layanan Keuangan di Era MEA” di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Jakarta, belum lama ini. Dia menjelaskan, dalam Mutual Recognition Agreement (MRA) terdapat delapan profesi yang dibebaskan dalam bursa tenaga kerja ASEAN. Delapan profesi tersebut adalah insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis, dan perawat. Tenaga Kerja Terdidik Darmin memaparkan, salah satu penyebab tenaga kerja lokal kesulitan bersaing dengan pekerja asing sesama ASEAN karena banyak lembaga profesi untuk sertifikasi yang belum diakui secara global. ”Tenaga kerja itu dimulainya dari yang terdidik. Engineer, perawat, dan sebagainya. Semestinya banyak kita kan, tapi dia bisa bersaing tidak, dia punya sertifikatnya? Masalahnya standar profesi ini belum banyak. Karena itu segera dibuat, supaya tidak telat susun standar kompetensinya,” paparnya. Darmin menambahkan, tanpa sertifikasi kompetensi yang diakui sesama negara ASEAN, pasar tenaga kerja Indonesia justru akan jadi pasar tenaga kerja dari negara-negara tetangga. ”Tanpa sertifikat yang saling diakui sesama negara ASEAN, kita tidak bisa masuk ke pasar negara ASEAN. Sebaliknya, kalau mereka punya bisa masuk ke sini. Ini masalah serius, tidak bisa ditunda,” tandasnya. Menurut Darmin, sistem pendidikan formal yang ada di Indonesia masih belum relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Dia menyebutkan banyak sekali lembaga pendidikan hingga pelatihan di Indonesia, namun kebanyakan tidak menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Akibatnya, daya saing tenaga kerja lokal rendah. Dia menuturkan, sistem pendidikan dengan konsep link and match yang dipakai saat ini tidak menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan skill yang dibutuhkan. ”Sertifikat yang diperoleh banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi pekerja,” katnya. Source From suaramerdeka.com