Indonesia Kurang Tenaga Kerja yang Berkualitas


Indonesia Kurang Tenaga Kerja yang Berkualitas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan Abdul Wahab mengatakan, masalahan ketenagakerjaan menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, setiap perubahan teknologi harus diikuti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) tenaga kerja. ”Terlibatnya PT sangat berkontribusi pada peningkatan kualitas, dan produktifitas pendidikan serta pelatihan kerja,” ujar Abdul Wahab usai melakukan penandatanganan MoU dengan sembilan PT di Jakarta, kemarin(21/3). Di tahun 2013, Data dari Kemnaker penduduk usia muda yang terjun ke dunia kerja sebanyak 16,39 juta orang. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 15,66 juta dan 2015 sebanyak 15,75 juta orang. Sementara itu, menurut Wahab angkatan kerja Indonesia 42,70 persen atau 52,26 juta orang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar(SD). ” Tenaga kerja lulusan SMA hanya 11,07 persen atau 13,55 juta. 11 persen sudah terserap oleh dunia industri dan untuk lulusan SD terserap 44,24 persen,” ungkapnya. Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi (Ristek) dan Pendidikan Tinggi(Dikti) Mohamad Nasir mengatakan, pengembangan Balai Latihan Kerja(BLK) menjadi penting untuk meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja. Menurut Nasir, konsep peningkatan kompetensi tersebut dapat menyasar angkatan kerja yang tidak produktif. Nasir mengungkapkan, keterlibatan pemerintah daerah(Pemda), dunia industri dan Perguruan Tinggi(PT) sangat menjadi penting untuk meningkatkan nilai tambah bagi lulusan-lulusan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK). Selain itu, menurutnya melalui BLK juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar(APK) mahasiswa. ”Di dalam BLK mereka kami berikan pelatihan dengan program akademi komunitas,” ujar Mohamad Nasir. Ia menyebutkan, bidang peningkatan kompetensi yang diberikan pada akademi komunitas di antaranya keahlian tehnik bengkel, las dan garmen, tekstil, pertanian dan keahlian lainnya. ”Saat ini sudah beberapa akademik komunitas yang sudah berdiri seperti di Pekalongan, Solo, Bengkulu, Riau. Di waktu dekat kita resmikan di Poliwali Mandar di Kawasan Ekonomi Khusus(KEK),” katanya. Pada program pengurangan angka pengangguran tersebut, diungkapkan Nasir Kementerian Ristek dan Dikti berkontribusi dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia(SDM). Sementara pemda menyiapkan infrastruktur dan pelaku dunia usaha menyiapkan lapangan pekerjaannya. ”Lulusan akademik komunitas sudah kita bekali pula sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi,” bebernya. Selain meningkatkan APK mahasiswa dari akademik komunitas, masih ujar Nasir Kementerian Ristek dan Dikti tahun 2016 telah menyiapkan 60 ribu beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi(Bidikmisi). Dengan program bidikmisi, menurutnya tidak ada lagi anakanak berprestasi dari keluarga miskin tidak melanjutkan ke PT. ”Program Bidikmisi upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi anak-anak dari keluarga miskin nanti dapat bersaing di tingkat nasional hingga Internasional, sehingga mampu meningkatkan ekonomi mereka,” ujarnya. Source From indopos.co.id

Media Sosial